Hukum Internasional – I D.G Palguna

Hukum Internasional – I D.G Palguna

Detail Buku


Oleh
ISBN
9786232311398
Rilis
2019
Halaman
330
Berat
0.3 kg
Penerbit
RajaGrafindo Persada
Bahasa
Indonesia
Rp. 118.000

Pembahasan dalam buku ini dibagi ke dalam tujuh bagian. Bagian pertama (A) akan berbicara khusus tentang Doktrin Inkorporasi. Pada bagian kedua (B), buku ini secara khusus akan membicarakan Mahkamah Internasional (International Court of Justice), yang oleh Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai organ yudisial utama (principal judicial organ) PBB. Mahkamah Internasional, menurut statutanya, di samping memiliki kewenangan memutus sengketa atau perkara yang bersifat contentious sesuai dengan yurisdiksinya juga memiliki kewenangan konsultatif yaitu memberikan pendapat hukum (advisory opinion). Dua contoh kasus yang merepresentasikan pelaksanaan dari kedua kewenangan inilah yang akan dibahas pada bagian kedua buku ini.

Kemudian, pada bagian ketiga (C), buku ini akan membahas materi hukum perjanjian internasional dan dilanjutkan pada bagian keempat (D) dengan pembahasan mengenai hukum diplomatik  yang saat ini juga telah menjadi cabang hukum internasional tersendiri. Pada bagian kelima (E), terdapat pembahasan mengenai salah satu masalah yang paling alot dalam mendapatkan kesepakatan negara-negara untuk dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu masalah tanggung jawab negara (state responsibility). Kemudian, pembahasan  dilanjutkan dengan materi mengenai hukum udara (air law) dan hukum ruang angkasa (space law atau outer space law) yang diuraikan di bagian keenam (F). Terakhir, pada bagian ketujuh (G), topik yang dibahas adalah berkenaan dengan hukum laut internasional. Ada tiga tulisan yang mengisi bagian ini, yaitu berkaitan dengan penggunaan garis pangkal lurus (straight baseline) dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960, perihal keberadaan Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS), dan  pengelolaan kawasan pesisir dan laut (coastal zone management) yang dikaitkan dengan keadaan spesifik tentang pemanfaatan kawasan pesisir secara nasional, khususnya dalam hal ini yang terjadi di Bali

Silahkan Login untuk memberi rating

Rating:

0/5 dari 0 pembaca

Resensi :

Kategori terkait :