Reduksi Kekuasaan Eksekutif

Reduksi Kekuasaan Eksekutif

Detail Buku


Oleh
ISBN
9793021632
Rilis
2003
Halaman
168
Berat
0.3 kg
Penerbit
ummpress
Bahasa
Indonesia
Rp. 25.800

Dengan terbitnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, maka daftar persoalan yang memerlukan jawaban dan pemecahan di seputar Perpu jelas bertambah panjang. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, bahwa selama ini problematika Perpu berkisar soal: Pertama, apakah kriteria atau indikator "hal-ikhwal kegentingan yang memaksa" sebagai alasan pemerintah untuk menetapkan Perpu?; Kedua, jika selama ini (sebelum muncul Ketetapan No. III/MPR/2000) Perpu sederajat dengan Undang-Undang, apakah Perpu dapat mengatur segala hal yang diatur dengan undang-undang?; Ketiga, berkenaan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, jika Perpu yang diajukan kepada DPR tidak mendapat persetujuan, maka siapakah (lembaga manakah) yang harus mencabutnya? Bagaimanakah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai untuk mencabut Perpu tersebut?; Keempat, dalam hal Perpu ditolak oleh DPR dan kemudian harus dicabut, bagaimanakah pengaturan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Perpu tadi?

Buku ini pada prinsipnya mencoba mengeksplorasi dimensi yuridis-politis subordinasi Perpu dan juga menawarkan sejumlah solusi alternatif untuk mengatasi anomali hukum sebagai akibat lahirnya ketetapan MPR tersebut. Dan dari apa yang dikemukakan di atas buku ini layak dibaca semua kalangan yang mempunyai minat di bidang Hukum Tatanegara dan Ilmu Politik.

Silahkan Login untuk memberi rating

Rating:

0/5 dari 0 pembaca

Resensi :

Kategori terkait :